HUKOM  

Selama Tahun 2023, Ini Perkara Yang Ditangani Hakim MS Jantho

Gedung Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho.

JANTHO (MA) Mahkamah Syar’iyah (MS) Jantho merilis perkara keseluruhan diakhir tahun 2023 yang ditangani oleh pihak hakim MS, dimana perkara-perkara tersebut diantaranya sebanyak 786 perkara dengan klasifikasi perkara gugatan (contensius) 476 perkara, perkara permohonan (voluntair) 220 perkara, perkara Jinayat (pidana islam) 45 perkara, perkara dewasa 38 perkara, dan perkara jinayat anak sejumlah 7 perkara.

Adapun untuk perkara gugatan sejumlah 476 perkara, perkara cerai talak 93 perkara, sedangkan perkara cerai gugat (Istri menggugat cerai suami) mendominasi sejumlah 325 perkara, dan perkara kewarisan 10 perkara, Isbath Nikah 64 perkara, pencegahan perkawinan 2 perkara, dispensasi 29 perkara, sengketa harta bersama 6 perkara.

Sengketa hak asuh anak 4 perkara, perwalian 17 perkara, dan wali adhal 3 perkara, sengketa hibah 2 perkara, wakaf 1 perkara, sengketa ekonomi syariah 1 perkara, penetapan ahli waris 126 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, dan perkara lainnya 12 perkara.

Selama tahun 2023, Majelis Hakim dengan komposisi Ketua, Wakil dan 2 orang hakim telah mengadili dan menjatuhkan putusan sejumlah 744 perkara. Sisanya 9 perkara.

Dengan prosentase penyelesaian perkara 98,80 persen, dan untuk perkara yang didaftar secara Elektronik (E – Court) ada 223 perkara yaitu perkara gugatan 119, dan perkara permohonan 104 perkara.

Sementara, 1 perkara perdata yang diajukan upaya hukum luar bisa yaitu Peninjaan kembali, sementara perkara gugatan juga ada yang mengajukan upaya Hukum banding dan kasasi.

Rumah Tangga Hancur Kerena Murtad (Keluar dari Agama Islam)

Akmal Hakim Bs,SHI., MH yang juga mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktoral UIN Ar-Raniry menambahkan bahwa yang menjadi faktor penyebab perceraian yaitu Meninggalkan salah satu pihak sejumlah 64 perkara, Perselisihan terus menerus didalam rumah tangga berjumlah 219 perkara, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga ada 31 perkara, faktor pidana dihukum salah satu pihak berjumlah 4 perkara, dan Faktor poligami 11 perkara, sebab ekonomi rumah tangga 42 perkara, dan murtad 1 perkara.

Ia menyebutkan, ada 16 perkara kekerasan seksual (Pemerkosaan) dilakukan orang Dewasa, dan 6 Perkara Pemerkosaan dilakukan anak dibawah Umur.

Akmal yang didampingi Sufriadi, SHI yang merupakan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho menambahkan pihaknya juga menerima 45 perkara pidana yang dilimpahkan oleh Kejari Aceh Besar, dengan klasifikasi perkara Maisir (Judi) 6 perkara, umumnya semua perkara judi didominasi bermain game online Chip Domino, Toto gelap (Togel), perkara Ikhtilat 7 perkara, pelecehan seksual 5 perkara, perkara pemerkosaan sejumlah 16 perkara, zina 4 perkara.

Sedangkan untuk perkara pidana, anak lanjutnya, ada 7 perkara, 6 diantaranya adalah perkara pemerkosaan, dan 1 perkara pelecehan seksual, perkara terjadi akibat pengaruh teknologi yaitu gadget, serta lalai dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergualan dan interaksi anaknya, sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Semoga ke depan ada perhatian khusus dari masing-masing orang tua, aparat gampong, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan pemerintah, agar perkara tindak pidana kekerasan seksual bisa diminimalisir di Kabupaten Aceh Besar,” harap Akmal.

Disisi lain, tambahnya, Mahkamah Syar’iyah Jantho menerima 14 perkara permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dan semua telah diselesaikan dengan kata lain, tidak ada sisa perkara permohonan eksekusi ditahun 2024 karena telah dilaksanakan semuanya pada tahun 2023.

Yang menjadi kendala para pihak di Kabupaten Aceh Besar dalam mencari keadilan pada umumnya, kata Akmal akibat jarak radius tempat tinggal yang sangat jauh untuk berakses kepengadilan dan minimnya akses transportasi umum, ditambah salah satu kecamatan berada di Klasifikasi sebagai pulau terluar yaitu Kecamatan Pulo Aceh.

Serta terbatas jaringan internet sehingga para pihak tidak bisa menggunakan fitur E-court dalam mendaftarkan perkaranya.

BACA JUGA...  Satreskrim Polres Aceh Selatan Tangkap Pemilik Doorsmeer Karena Mencuri 

Dan pihaknya telah menyiasati dengan membuat sidang keliling diluar gedung dan sidang terpadu dengan bantuan dana dari APBK Aceh yang merupakan perhatian penuh dan totalitas dari Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, MSi serta Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Drs. Sulaimi, M.Si yang terus berkoordinasi dengan pihak MS dalam menyelesaikan persoalan masyarakat Aceh Besar dalam segmentasi persoalan isbath yang masih ribuan pasangan penduduk Kabupaten Aceh Besar yang belum mempunyai Buku nikah akibat tidak mempunyai biaya perkara dan buku nikah hilang karena tsunami dan konflik Aceh beberapa waktu silam.

Mahkamah Syar’iyah jantho juga menyediakan fasilitas pos bantuan hukum (posbakum) dari Yayasan Karima dan memberi fasilitas perkara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu, dan memberikan fasilitas Anjungan Gugatan Mandiri, namun belum bisa menjawab seluruh persoalan hal ini secara holistik hal ini semata disebabkan berbagai faktor hal lainnya.

Adapun statistik perkara MS Jantho pada tahun 2023 sisa tahun lalu, kata Akmal, diantaranya perdata 12, gugatan 12, dan pemohon 0.

Jinayat 0

-Perkara Masuk : 741
-Perkara Perdata : 696
-Gugatan : 476
-Permohonan : 220

– Jinayat : 45
-Jinayat : 38
-Jinayat Anak : 7

Beban Perkara : 753

-E-Court : 485
-Gugatan : 328
-Permohonan : 157

Klasifikasi Perkara Perdata yang Diterima :
1. Izin Poligami: 0
2. Pencegahan Perkawinan: 2
3. Dispensasi Kawin: 29
4. Pembatalan Perkawin oleh PPN: 0
5. Pembatalan Perkawin: 0
6. Kelalaian atas Kewajiban Suami Isteri: 0
7. Cerai Talak: 93
8. Cerai Gugat: 325
9. Harta Bersama: 6
10. Pemeliharaan Anak: 4
11. Nafkah Anak oleh Ibu: 0
12. Hak-hak Bekas Isteri: 0
13. Pengg Pesahan Anak: 0
14. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua: 0
15. Perwalian: 17
16. Pencabutan Kekuasaan Wali: 0
17. Penunjukan Orang Lain sebagai Wali: 0
18. Ganti Rugi Terhadap Wali: 0
19. Asal Usul Wali: 0
20. Asal Usul Anak: 0
21. Penolakan Kawin Capur: 0
22. Itsbat Nikah: 64
23. Wali ‘Adhal: 3
24. Kewarisan: 10
25. Wasiat: 0
26. Hibah: 2
27. Wakaf: 1
28. Shadaqah: 0
29. P3HP: 0
30. Ekonomi Syariah: 1
31. Penetapan Ahli Waris: 126
32. Penetapan Kematian: 0
33. Pengangkatan Anak: 1
34. Baitul Mal: 0
35. Perlawanan Eksekusi: 0
36. Nusyudz: 0
37. Lainnya: 12

Klasifikasi Perkara Jinayat yang Diterima diantaranya, 38 Jinayat,
1. Ikhtilath : 7
2. Khalwat : 0
3. Khamar : 0
4. Liwath : 0
5. Maisir/Jud i: 6
6. Musahaqah : 0
7. Pelecehan Seksual : 5
8. Pemerkosaan : 16
9. Qadzaf : 0
10. Zina : 4
11. Jinayat/Lain-lain : 0

Jinayat Anak : 7
1. Ikhtilath : 0
2. Khalwat : 0
3. Khamar : 0
4. Liwath : 0
5. Maisir/Judi : 0
6. Musahaqah : 0
7. Pelecehan Seksual : 1
8. Pemerkosaan : 6
9. Qadzaf : 0
10. Zina : 0
11. Jinayat/Lain-lain : 0

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian diantaranya :
1. Zina : 0
2. Mabuk : 2
3. Madat : 1
4. Judi : 3
5. Meninggal kan salah satu pihakb : 64
6. Dihukum Penjara : 4
7. Poligami : 11
8. KDRT : 31
9. Cacat Badan : 0
10. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus : 219
11. Kawin Paksa : 0
12. Murtad : 1
13. Ekonomi : 42

Permohonan Banding : 23
-Perdata : 18
-Jinayat : 5

Permohonan Kasasi : 10
-Perdata: 5
-Jinayat: 5

Permohonan Peninjauan Kembali : 4
-Perdata : 3
-Jinayat : 1

Perkara Putus 2023 : 744
Minutasi Tahun 2023 : 744
Persentase Penyelesain Perkara : 98,80 persen.

Sisa Perkara Tahun 2023 : 9 Perkara
-Perdata : 7
-Gugatan :7
Permohonan : 0
-Jinayat : 2
-Jinayat : 2
-Jinayat Anak: 0

Dukungan untuk menjadi lebih baik tidak hanya datang dari internal melainkan dari external MS Jantho, sejak Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. memimpin MS Jantho, dan beberapa dukungan dari Stakeholders terkait, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan serta Lembaga tercermin dalam bentuk kunjungan kerja dan silaturahmi seperti:

1. Kunjungan Anggota DPR RI M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si., pada Selasa, 18 Oktober 2022. Kunjungan Kerja Anggota DPR RI ke MS Jantho sekaligus melihat Pelayanan di MS Jantho.

BACA JUGA...  Akhir Tahun 2023, Polres Bener Meriah: 432 Capaian Diraih, 30 Kasus Kampung

2. Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. dan Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unsyiah Ahmad Mirza, S.H., M.H., pada Selasa, 1 November 2022.

3. Anggota DPD RI Muhammad Fadhil Rahmi, Lc., M.A., pada Rabu, 16 November 2022.Kunjungan Kerja Anggota DPD RI ke MS Jantho sekaligus melihat Pelayanan di MS Jantho.

4. Austrlia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), pada Kamis, 19 Januari 2023. Observasi, Audiensi, Pengumpulan Data fan Penyajian Data tren serta meningkatkan akses terhadap keadilan, kualitas layanan, dan putusan pengadilan dalam perkara melibatkan perempuan dan anak.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Aceh, pada Jum’at 10 Februari 2023. Pembahasan tentang Pernikahan Usia Dini.

6. Bupati Aceh Utara, pada Jum’at, 17 Februari 2023. Melihat Pelayanan MS Jantho di MPP Lambaro.

6. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, pada Kamis, 6 Juli 2023. Kunjungan Kerja Ketua MS Aceh.

7. Tim Peneliti Penyusunan Naskah Akademik “Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Puslitbang Hukum Peradilan MA pada Jum’at, 11 Agustus 2023. Audiensi dalam rangka Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

8. Hakim Agung Kamar Agama MA RI Dr. Edi Riadi, S.H., M.H., pada Senin-Selasa, 21-22 Agustus 2023. Narasumber Diskusi Hukum Wilayah I Mahkamah Syar’iyah Aceh.

9. Sekretaris Dirjen Badilag Drs. Arief Hidayat, S.H., M.H., pada Kamis, 5 Oktober 2023. Kunjungan melihat pelayanan Sarana dan Prasarana MS Jantho menuju Kenaikan Kelas IB.

10. Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Rabu, 11 Oktober 2023. Meneliti fenomena angka pernikahan di Kabupaten Aceh Besar.

11. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, S.Pd., M.Si. dan Sekda Aceh Besar Drs. Sulaimi, M.Si., pada Senin, 6 November 2023. Kunjungan silaturahmi melihat sarana dan prasarana di MS Jantho.

12.Pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh Besar, Anggota DPR RI, Anggota DPRA dan DPRK Aceh Besar, Polda Aceh, Polres Aceh Besar, Kodam Iskandar Muda, Kejati Aceh, Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua PTUN Banda Aceh, Pengadilan Negeri Jantho, Universitas Syiah Kuala, dan beberapa tokoh berpengaruh Aceh turut serta menjadi tamu undangan lainnya. pada Kamis, 23 November 2023. Maulid Akbar MS Jantho.

13. Kunjungan Hakim Agung Terpilih Kamar Pidana MA RI Ainal Mardhiah, S.H., M.H., pada Senin, 27 November 2023.

Meningkatkan Pelayanan Yang Optimal, Mahkamah Syar’iyah Jantho terus berbenah di segala lini.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. menyampaikan pihaknya harus berlari mengejar ketertinggalan, berbenah dan mengubah MS Jantho menjadi wajah baru, kepada seluruh aparatur awal mula memimpin MS Jantho.

Meningkatkan Pelayanan Prima dan Optimal merupakan komitmen pimpinan dengan wujud pembenahan di segala lini, kata Redha.

Dalam Menghadapi tahun 2024 yang mendatang, Mahkamah Syar’iyah Jantho bersiap dengan semangat yang tinggi. Satuan kerja Mahkamah Syar’iyah jantho terus berbenah diri di segala lini, pembenahan ini dilakukan dari berbagai sektor, meningkatkan sarana dan prasarana tidak hanya bagi Aparatur terlebih juga kepada sektor pelayanan publik atau masyarakat pencari keadilan.

Pada sektor pelayanan publik MS Jantho berbenah dengan meningkatkan, memperbaiki atau membuat sarana dan prasarana yang bertujuan memberikan kenyamanan kepada publik atau masyarakat pencari keadilan yang datang di MS Jantho, seperti :
1. Penyediaan sarana parkir mobil dan sepeda motor yang representatif.

2. Pembangunan Musholla dengan ruang tempat wudhuk dan toilet yang representatif.

3. Perbaikan dan pembangunan ruang tunggu sidang yang nyaman, serta dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis bagi pengunjung dan tidak lupa mengedepankan sarana kepada kaum disabilitas seperti tempat duduk prioritas di ruang tunggu sidang.

BACA JUGA...  IMI Aceh Gelar Kejurprov Grand Final Grasstrack Championship di Aceh Tengah 

4. Penyediaan tempat duduk yang nyaman bagi penunggu sidang, sering disebut tempat duduk “instagramable” oleh penunggu sidang.

5. Penyediaan jalur khusus disabilitas tidak lupa menyediakan kamar mandi ramah khusus bagi kaum disabilitas.

6. Penyediaan pengambilan antrian sidang dan PTSP secara otomatis dengan menggunakan mesin antrian.

7. Renovasi halaman kantor dengan pengecoran lantai halaman yang bertujuan memberikan keindahan “wajah” MS Jantho agar tidak tergenang air serta merenovasi taman di lingkungan MS Jantho.

8. Penyediaan Ruang Mediasi Terbuka Tau Gazebo Mediasi, merupakan terobosan baru di lingkungan Mahkamah Syar’iyah. Banyak masyarakat pencari keadilan yang memberikan apresiasi dengan berfoto di Gazebo Mediasi.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, MS Jantho juga berbenah meningkatkan sarana dan prasarana di sektor internal, seperti:
1. Dalam rentang seratus hari kepemimpinan Dr. Redha Valevi, S.H.I., M.H. di MS Jantho, membuat sarana olah raga Jantho Sport Park (JSP). Sarana olahraga Lapangan Tennis dan Bulutangkis serta taman menambah keindahannya.

2. “Make-up” gedung MS Jantho dengan cat baru gedung MS Jantho.

3. Relokasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang representatif serta ruang tunggu pelayanan yang nyaman.

4. Melakukan perbaikan dan pergantian fasilitas meubeuleur yang layak bagi seluruh Aparatur.

Renovasi besar besaran satuan kerja MS Jantho tentu wajib diikuti dengan peningkatan layanan yang prima bagi para pihak yg berperkara, dengan bergabung wajah baru personalia di jajaran kepaniteraan, dan jajaran kesekretariatan ikut menginjeksi “ Power Full “. Satuan kerja ini dalam meningkatkan kinerja, penyelesaian perkara yang tinggi, meningkat drastisnya rangking SIPP tertinggi sejak penilaian Sistem informasi penelusuran perkara di gulirkan oleh Mahkamah Agung bagi MS Jantho, serta nilai satker dalam penilaian triwulan terdongkrak dari perolehan tahun tahun sebelumnya telah menghasilkan spirit tak terhingga bagi seluruh aparatur Ms Jantho.

Teranyar tunggakan beban perkara eksekusi terus di selesaikan baik eksekusi terjadi secara sukarela maupun yang berhasil di laksanakan secara natural, bak mengabarkan kepada para stakeholders. “Bahwa kami para personalia MS Jantho ada untuk kami bekerja,” katanya.

Sebagai bentuk keberhasilan kepemimpinan Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H., MS dalam upaya ke arah yang lebih baik, MS Jantho meraih penghargaan yang sifatnya skala Nasional dan Daerah per Satuan Kerja se Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh, antara lain:

1. MS Jantho sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Penyelesaian Perkara Jinayat Tahun 2022.

2. MS Jantho sebagai Pengadilan Agama Terbaik dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 1001-2500 Perkara se-Indonesia

“Semoga di tahun 2023 kami mampu menjadi satuan kerja yang baik diantara yang terbaik dalam mewujudkan kinerja prioritas serta memberikan pelayanan prima yang optimal kepada para pihak pencari keadilan, dan cita cita kami di tahun 2023 satker yang kami cintai ini mendapatkan peringkat WBK dalam program zona Integritas, serta meraih peningkatan kelas ke jenjang kelas I B,”harapnya.

“Mahkamah Syar’iyah Jantho, telah tampil dengan wajah baru dan semangat baru dengan Tagline Kami Kerja, Insya Allah kami Bisa, Semoga satuan kerja MS Jantho menjadi satker yang Hebat,” pungkasnya.(R).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *