ACEH TIMUR | MA — Persoalan pertanahan kerap menimbulkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat, terutama terkait istilah tanah adat dan tanah garapan. Meski keduanya sama-sama berkaitan dengan penguasaan maupun pemanfaatan tanah, kedua istilah tersebut memiliki dasar, karakteristik, serta status hukum yang berbeda.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, Murdhani, S.STP., M.Si., Minggu (27/9).
Murdhani menjelaskan, tanah adat pada prinsipnya merujuk pada tanah yang berkaitan dengan hak atau penguasaan masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Keberadaan dan pengakuannya tidak terlepas dari masyarakat hukum adat serta wilayah adat yang bersangkutan.
Menurutnya, tanah adat pada umumnya dikelola oleh masyarakat adat secara komunal dan bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan pribadi. Penguasaan tersebut dapat berlangsung secara turun-temurun dan berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat yang diakui sesuai ketentuan yang berlaku serta melalui kelembagaan adat.
“Tanah adat pada prinsipnya berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Pengelolaannya dapat dilakukan secara komunal berdasarkan ketentuan adat yang berlaku,” jelas Murdhani.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
