Murdhani juga menyinggung mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) setelah berakhirnya siklus pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak.
Menurutnya, ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Dengan demikian, berakhirnya HGU tidak serta-merta menjadikan tanah tersebut sebagai tanah adat ataupun tanah garapan masyarakat.
“Status tanah setelah berakhirnya HGU harus ditentukan berdasarkan ketentuan pertanahan dan penataan yang dilakukan pemerintah. Jadi, tidak otomatis berubah menjadi tanah adat maupun tanah garapan masyarakat,” pungkas Murdhani.(Haskad)
