JAKARTA | MA — Persoalan banjir, pendangkalan sungai, serta kebutuhan infrastruktur irigasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat Aceh tidak boleh berhenti sebatas aspirasi dalam kegiatan reses. Hal tersebut menjadi komitmen H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD) yang terus memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat hingga mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat.
Komitmen itu dibuktikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh II yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut dengan menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta sejumlah pejabat terkait di ruang kerja Dirjen SDA, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan kerja HRD ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026.
Dalam kesempatan itu, HRD membawa sejumlah persoalan mendesak yang disampaikan masyarakat, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur pengairan, penguatan bendung, pembangunan tanggul, serta normalisasi sungai.
Salah satu usulan prioritas yang disampaikan adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur tersebut diproyeksikan dapat mengairi sekitar 1.700 hektare areal persawahan sehingga mampu mendukung produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
