“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD.
Ia menegaskan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur sumber daya air tersebut juga harus menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025.
Menurut HRD, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengendalian banjir, meningkatkan kapasitas infrastruktur pengairan, serta melakukan pembenahan sungai secara terencana agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU bersama jajaran menerima dan mencermati berbagai usulan yang disampaikan HRD. Pembahasan mencakup kebutuhan teknis, kesiapan dokumen perencanaan, serta tahapan yang diperlukan agar program-program tersebut dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.
Sebagai Anggota DPR RI Komisi V sekaligus anggota Banggar DPR RI, HRD menegaskan akan terus mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
