Sementara itu, tanah garapan lebih merujuk pada tanah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh seseorang maupun kelompok untuk kegiatan tertentu, seperti pertanian, perkebunan, atau usaha lainnya.
Namun, Murdhani menegaskan bahwa aktivitas menggarap atau memanfaatkan tanah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang merupakan pemegang hak atas tanah secara yuridis.
“Perbedaan pentingnya terletak pada dasar penguasaan dan status hukumnya. Tanah adat berkaitan dengan keberadaan hak masyarakat hukum adat, sedangkan tanah garapan menggambarkan hubungan seseorang atau kelompok dengan tanah melalui aktivitas penguasaan atau pemanfaatan,” ujarnya.
Karena itu, seseorang yang telah lama menggarap suatu bidang tanah belum tentu secara otomatis dapat disebut sebagai pemilik tanah tersebut.
Status hak atas suatu bidang tanah, kata Murdhani, tetap perlu dilihat berdasarkan bukti dan dasar hukum yang berlaku. Hal itu antara lain mencakup riwayat penguasaan, dokumen pertanahan, batas-batas tanah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tinggal lama atau menggarap suatu lahan tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai pemilik secara yuridis. Statusnya harus dilihat berdasarkan bukti dan dasar hukum yang berlaku,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
