Sedangkan untuk perkara pidana, anak lanjutnya, ada 7 perkara, 6 diantaranya adalah perkara pemerkosaan, dan 1 perkara pelecehan seksual, perkara terjadi akibat pengaruh teknologi yaitu gadget, serta lalai dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergualan dan interaksi anaknya, sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Semoga ke depan ada perhatian khusus dari masing-masing orang tua, aparat gampong, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan pemerintah, agar perkara tindak pidana kekerasan seksual bisa diminimalisir di Kabupaten Aceh Besar,” harap Akmal.
Disisi lain, tambahnya, Mahkamah Syar’iyah Jantho menerima 14 perkara permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dan semua telah diselesaikan dengan kata lain, tidak ada sisa perkara permohonan eksekusi ditahun 2024 karena telah dilaksanakan semuanya pada tahun 2023.
Yang menjadi kendala para pihak di Kabupaten Aceh Besar dalam mencari keadilan pada umumnya, kata Akmal akibat jarak radius tempat tinggal yang sangat jauh untuk berakses kepengadilan dan minimnya akses transportasi umum, ditambah salah satu kecamatan berada di Klasifikasi sebagai pulau terluar yaitu Kecamatan Pulo Aceh.
Serta terbatas jaringan internet sehingga para pihak tidak bisa menggunakan fitur E-court dalam mendaftarkan perkaranya.
