KPK Berharap ‘Perkada’ Memuat Evaluasi Jabatan Berdasarkan PUK Untuk Hindari Jual Beli Kedudukan

  • Bagikan

 38 total views,  1 views today

KPK Berharap ‘Perkada’ Memuat Evaluasi Jabatan Berdasarkan PUK Untuk Hindari Jual Beli Kedudukan

JAKARTA (MA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Peraturan Kepala Daerah (Perkada) memuat tentang evaluasi dan seleksi jabatan berdasarkan Penilaian Uji Kompetensi (PUK).

Begitu penegasan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding; kepada wartawan, Kamis, 16 September 2021 di Jakarta.

Penegasan Ipi itu; erat kaitannya dan rentan dengan jual beli jabatan yang menjadi modus korupsi, dilakukan oleh kepala daerah.

Untuk memastikan itu, KPK telah mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis merit system melalui area intervensi Manajemen ASN sebagai salah satu dari delapan area intervensi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pada area intervensi Manajemen ASN yang terangkum dalam aplikasi MCP terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi: ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau SK Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan.

Ditegaskan Ipi bahwa; Perkada diharapkan memuat antara lain tentang evaluasi jabatan dan analisis beban kerja [sistem pembinaan karir; tata cara dan mekanisme pengisian jabatan baik itu promosi, mutasi, dan rotasi di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi] kode etik dan panduan perilaku ASN, serta tata cara penegakan disiplin ASN; dan lainnya.

Kemudian, terkait sistem informasi diharapkan pemda telah membangun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai.

Sedangkan terkait kepatuhan
Laporan Harta Kekayaa Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi, KPK mendorong pemda untuk membentuk Unit Pelaporan LHKPN untuk memfasilitasi kemudahan pelaporan LHKPN demi mendorong tingkat kepatuhan yang baik, dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai bentuk pelaksanaan sistem integritas.

Terkait tata kelola SDM, KPK meminta pemda menyusun evaluasi jabatan sehingga terlaksana pemetaan jabatan di lingkungan pemda. Selain itu juga menyusun regulasi implementasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebagai upaya untuk mengurangi risiko tindak pidana korupsi.

Ditambahkan kembali Dan terakhir, terkait pengendalian dan pengawasan KPK meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan sosialisasi pengelolaan benturan kepentingan dan Inspektorat melaksanakan evaluasi benturan kepentingan; serta reviu atas rotasi, promosi, dan mutasi ASN.

Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan.

Bagaimana praktik proses pengisian jabatan, mutasi, dan rotasi di pemerintah daerah? Ikuti webinar [Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?]. Keynote Speech; Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Sedang Pembicaranya memghadirkan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Alex Denni, Walikota Tanjungpinang Rahma, Bupati Indramayu Nina Agustina, Bupati Sragen Kusnidar Untung Yuni Sukowati, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Dipandu moderator Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Pahala Nainggolan. [Syawaluddin].

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...