Prinsip dasar jurnalisme—cover both side—yang mestinya menjadi napas PWI, justru absen di arena rumah besar wartawan sendiri.
Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa kongres lebih menyerupai panggung perebutan kekuasaan daripada forum intelektual untuk memajukan profesi dan menjaga etika jurnalistik.
Isu Politik Uang: Luka yang Membusuk
Lebih memprihatinkan, isu praktik politik uang mencuat dengan nominal mencengangkan.
Harga sebuah suara dikabarkan dimulai dari Rp10 juta, naik menjadi Rp20 juta, Rp50 juta, bahkan hingga Rp100 juta per suara. Angka-angka fantastis ini jelas mencederai marwah PWI.
Bagaimana mungkin organisasi yang seharusnya menjadi garda moral bangsa justru dicemari praktik transaksional? Bila kepemimpinan lahir dari “amplop” dan bukan dari integritas, maka sulit berharap PWI mampu menjaga kehormatan profesi wartawan di tengah sorotan publik.
Publik Semakin Kritis: PWI ke Mana?
Masyarakat kini menaruh kecurigaan: apakah media benar-benar berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, atau justru menjadi alat politik kelompok tertentu? Reputasi wartawan sebagai penjaga etika dan independensi dipertaruhkan di hadapan publik yang semakin kritis.
Jika PWI terus terjebak dalam konflik internal dan transaksi politik, maka ia akan kehilangan otoritas moralnya. Lebih jauh lagi, kepercayaan publik terhadap media bisa terkikis, padahal kepercayaan adalah modal utama dalam profesi kewartawanan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
