TAKENGON (MA) — Penasihat Hukum Arslan Abdul Wahab, SE.,MM, Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tengah, Kasibun Daulay, SH, dkk melakukan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Takengon atas diri kliennya.
Pernyataan hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, Senin (25/11/2024) dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Akta Pid.Sus/2024/PN Takengon.
Kasibun Daulay, SH didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari Faisal, SH.,MH., Gibran Z. Qausar, SH dan M. TamlihoHarahap, SH, menyebutkan kepada media ini lewat siaran persnya, dimana pihaknya tidak terima dengan putusan pengadilan negeri Takengon yang menyatakan kliennya telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam UU Zakat Nasional.
“Hal itu sangat keliru dan tidak sesuai fakta hukum, karena untuk provinsi Aceh, dana ZIS (Zakat, Infaq & Sedekat) adalah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pengelolaannya harus tunduk pada mekanisme regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, bukan malah UU Zakat Nasional,” ucapnya.
“Dalam pertimbangan hukumnya majelis sangat keliru mempertimbangkan kesalahan yang tidak pernah terjadi, tapi justru dijadikan dasar untuk menghukum klien kami. Menurut kami, putusan majelis hakim sangat melenceng dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat sidang pembuktian,” ungkap Kasibun.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
