“Pers bukan sekadar perekam, melainkan pengingat nurani. Ketika kami melangkah dalam kebijakan, wartawan-lah yang menyalakan lampu jalan agar langkah itu tetap menuju kebaikan.”
[Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH. Diwakilkan oleh Ismail, SE.I, Wakil Bupati Aceh Tamiang].
“Tidak ada demokrasi tanpa keberanian wartawan menulis, dan tidak ada keadilan tanpa kesediaan pejabat untuk dikritik.”
[Fadlon, SH, Ketua DPRK Aceh Tamiang].
LANGIT MALAM DI KOTA BANDA ACEH begitu teduh, seakan ikut menunduk dalam khidmat ketika satu demi satu tokoh pers dan pejabat daerah menaiki panggung kecil berhias kain songket dan rencong emas.
Di ruang yang disinari cahaya hangat itu, nama Kabupaten Aceh Tamiang tiba-tiba menggema, bukan karena riuh politik, bukan pula karena laporan kasus, melainkan karena penghargaan.
Dua nama dari ujung Timur Aceh itu disebut; Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH [yang diwakilkan oleh Ismail, SE.I selaku Wakil Bupati Aceh Tamiang] dan Fadlon, SH, Ketua DPRK Aceh Tamiang.
Dua nama, dua anugerah, namun satu pesan moral yang sama; bahwa komunikasi dan keterbukaan adalah napas demokrasi lokal yang sejati.
Serambi Pers dan Arus Hangat dari Timur Aceh
Serikat Perusahaan Pers (SPS) tahun ini menapaki usia 79 tahun; usia yang panjang untuk sebuah organisasi yang lahir dari rahim sejarah perjuangan kemerdekaan.
