Oleh: Masluyuddin Kluet
PENATAAN birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kembali menyita perhatian publik.
Sejak kapan? Setelah proses pengisian sejumlah posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya dijabat pelaksana tugas (Plt) menjadi pejabat definitif.
Selain itu, sejak Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS (HMW) merotasi jajaran eselon III dan tenaga non-eselon di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kini, Pemkab Aceh Selatan kembali akan menggelar uji kompetensi (Ukom) dan bersiap-siap melanjutkan lagi lelang JPT untuk kepala OPD yang lowong, di antaranya, BKPSDM, Dinas Pertanian, dan, Dinas Kesehatan, BPKD.
Langkah penyegaran birokrasi sejatinya merupakan hal lumrah untuk mempercepat roda pembangunan daerah.
Namun, cara dan keterbukaan dalam proses tersebut menjadi kunci utama kepercayaan publik.
Pernyataan Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Selatan, Hernan, bahwa daftar nama pejabat yang akan mengikuti Ukom belum etis untuk disebutkan ke publik dan pelaksanaannya dapat dilakukan sewaktu-waktu tergantung kebijakan bupati, memunculkan tanda tanya besar.
Dalam tata kelola pemerintahan modern yang menjunjung tinggi prinsip good governance, pengisian jabatan publik bukanlah urusan internal dapur kekuasaan semata, tetapi menjadi urusan publik.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
