Kendala biaya itu, mestinya juga harus dijawab sehingga publik tahu alasannya. Apakah karena terlalu besar atau memang tidak disiapkan?
Kalau menurut Hernan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam satu kegiatan seleksi terbuka JPT, memang sangat besar, meliputi honor asesor yang profesional dari Perguruan Tinggi (PT) dan lembaga profesi lainnya.
Pada akhirnya, rotasi dan mutasi pejabat bukanlah sekadar bongkar pasang posisi untuk memenuhi selera politik atau kedekatan personal pejabat di daerah.
Melainkan, Ukom harus menjadi instrumen murni untuk memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar berjalan.
Penulis memandang, Pemkab Aceh Selatan perlu membuka akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat maupun lembaga pengawas, termasuk DPRK Aceh Selatan.
Transparansi sejak tahap perencanaan bukan hanya akan menepis miringnya isu KKN, tetapi juga memperkuat legitimasi pejabat terpilih dalam bekerja melayani masyarakat Aceh Selatan.
Itulah paling tidak, harapan kita. Dengan ukuran transparansi, kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Pemkab Asel terhadap proses Ukom dan seleksi JPT itu mendapat kepercayaan dari publik.***.
Penulis ; Redaktur pelaksana Media Aceh
