Pejabat yang duduk di kursi strategis adalah pengelola anggaran rakyat dan penentu kualitas pelayanan publik.
Jika, menutup rapat daftar peserta Ukom justru berpotensi menyuburkan kembali prasangka lama seperti isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sebelumnya sempat membayangi gelombang mutasi di bawah kepemimpinan Bupati H. Mirwan MS (HMW).
Isu yang tidak sedap–KKN–, mestinya segera ditepis, agar kepercayaan masyarakat kepada Bupati HMW lebih kuat.
Klaim bahwa seluruh tahapan mutasi berjalan secara profesional tentu patut diapresiasi dan di sisi lain patut pula dipertanyakan.
Karena, profesionalitas di ruang birokrasi tidak cukup hanya dibuktikan lewat pernyataan lisan, tetapi mesti dijawab melalui tindakan dan kebijakan yang nyata.
Dia harus pula, dapat diukur melalui keterbukaan informasi, kejelasan indikator penilaian, serta pelibatan panitia seleksi yang kredibel dan independen.
Selain soal keterbukaan Ukom, publik juga berhak mempertanyakan prioritas anggaran daerah.
Ketika seleksi terbuka atau lelang JPT harus tertunda dengan alasan menunggu ketersediaan anggaran, Pemerintah Daerah Aceh Selatan perlu menjelaskan secara transparan mengapa mekanisme Ukom tertutup dapat segera disiapkan, sementara lelang terbuka yang lebih kompetitif justru terkendala biaya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
