Akibat itu, maka dilakukan Adendum [Perpanjangan waktu pengembalian], hingga jatuh tempo dari Adendum tersebut, anggota Koptan juga belum bisa mengembalikan kredit itu.
Pihak manajemen BAS memberi sanksi untuk dilakukan penyegelan terhadap rumah dan tanah anggota Koptan Mekar Kembali. Mereka kelimpungan, sebab tak merasa pernah menerima uang, tetapi diganjar harus membayar kepada bank.
“Ini ada dugaan telah terjadi permainan, manipulasi data. Lahan garapan. Tanpa melihat untung dan ruginya. Kami berharap Wagirun harus bertanggung jawab untuk ini. Seyogianya, dilakukan dulu survey oleh pihak bank, kondisi topografi, lahan bermasalah atau tidak, medannya juga. Jangan anggota yang menjadi korban, kalau sudah begini,” jelas Wagio lagi.
Tak tahan dengan tekanan, BAS. Anggota Koptan mencari perlindungan hukum, meminta Lembaga Advokasi Hutan Leatari (LembAHtari) dan Lembaga Reclasseering Aceh Tamiang untuk melakukan pendampingan.
Lalu bagaimana proses pendampingan yang dilakukan LembAHtari dan Reclasseering. Pasti ada. Mendesak di lakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRK Aceh Tamiang di Komisi II. Pada 15 Fabruari 2023 lalu. Namun hasil RDP itu, belum ada.
Upaya LembAHtari dan Reclasseering tak mandek sampai di situ, pihaknya melaporkan kasus gagal panen Program Ubi Kayu BAS tersebut ke Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Aceh dan pusat. Hasilnya apa?, baca terus tulisan ini.
