Dalam konteks Aceh, CSR memiliki dasar hukum yang jelas. Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah turunan langsung dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Qanun ini bukan hanya simbol, tapi perangkat hukum yang hidup; Ia mengatur bagaimana perusahaan wajib berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasinya.
Ditekankan, bahwa; di dalam qanun itu terdapat pasal-pasal yang menegaskan pembagian peran dan mekanisme pelaporan CSR.
Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator, DPRK menjalankan fungsi pengawasan, dan perusahaan wajib menyusun serta melaporkan program tanggung jawab sosialnya secara periodik.
“Jadi kalau ada perusahaan besar seperti Pertamina EP Rantau menjalankan program di Aceh Tamiang, maka mereka harus tunduk pada aturan daerah ini. Semua kegiatan CSR atau PPM harus merujuk pada Qanun Nomor 7 Tahun 2014, bukan sekadar pada pedoman internal atau kebijakan pusat,” ujar Saiful.
Ditambahkan, kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menegaskan model CSR yang lebih partisipatif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Di qanun itu dijelaskan pula bahwa pelaksanaan CSR tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus terencana, terukur, dan sinkron dengan prioritas pembangunan daerah. Di situlah fungsi koordinasi dan pengawasan pemerintah daerah serta DPRK menjadi penting.”
Saiful kemudian menutup wejangan dengan nada reflektif, seolah mengingatkan seluruh pihak agar tidak lagi memperlakukan CSR sebagai formalitas.
“CSR bukan belas kasihan, tapi kewajiban hukum yang lahir dari semangat keadilan sosial. Kalau kita menegakkan qanun ini secara konsisten, maka setiap program yang dijalankan perusahaan akan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar pencitraan. Dan itu, bagi saya, adalah bentuk tanggung jawab sosial yang sejati.”
CSR Atau PPM Bukan Sekadar Laporan.
