Ia menilai, rusaknya jalan bukan sekadar akibat hujan dan waktu, melainkan dampak langsung dari kendaraan berat perusahaan yang lalu lalang setiap hari.
“Jangan bersembunyi di balik alasan bahwa jalan itu sudah diserahkan ke Pemkab. Perusahaan tetap punya tanggung jawab moral,” tegas Maulizar.
Nada serupa datang dari anggota Komisi III lainnya. Sugiono menyebut kerusakan sudah “merata dan parah”, sementara Irwan Effendi menekankan agar perbaikan jalan masuk prioritas utama program CSR 2025–2026.
Yanin dari SKK Migas; “Kami Akan Audit dan Evaluasi”
“KAMI akan meninjau dan mengevaluasi langsung di lapangan. CSR dalam migas bukan hanya program sosial, tapi instrumen untuk menjaga kepercayaan publik.”
[Yanin Kholisin, Perwakilan SKK Migas Pekanbaru].
DUDUK di tengah meja bundar, Yanin Kholisin, perwakilan SKK Migas dari Pekanbaru, menunggu suasana sedikit tenang sebelum berbicara.
“Dalam industri migas, CSR disebut PPM. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh SKK Migas dan BPK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, SKK Migas tidak hanya bertugas mengawasi produksi, tetapi juga memastikan program sosial perusahaan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami akan meninjau kondisi jalan dan mengevaluasi apakah kerusakan disebabkan aktivitas kontraktor atau faktor lain. Hasilnya akan kami koordinasikan dengan Pertamina dan pemerintah daerah,” tambah Yanin.
Di luar ruang rapat, kalimat itu terdengar diplomatis. Namun di dalam ruang rapat, pernyataan itu memunculkan harapan baru; setidaknya kali ini, ada komitmen tertulis untuk ditindaklanjuti.
