FADLON, SH. Ketua DPRK membalik catatannya bahwa; Program CSR atau PPM bukan hanya soal laporan kegiatan atau seremonial pembagian bantuan. Ini adalah wujud nyata dari kehadiran negara melalui perusahaan yang beroperasi di daerah.
“Saya ingin menegaskan, DPRK tidak menolak investasi, justru kami mendorong agar setiap perusahaan berkembang dengan sehat. Tapi keberhasilan investasi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.”
Pertamina EP Rantau memiliki sejarah panjang di Aceh Tamiang. Maka tanggung jawab sosialnya pun harus panjang; tidak hanya sesaat, tapi berkelanjutan dan terukur.
DPRK ingin melihat perubahan yang bisa dirasakan rakyat; jalan yang layak, program pemberdayaan yang konkret, dan komunikasi yang jujur antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
DPRK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan terbuka. Karena bagi kami, transparansi dan keadilan sosial adalah fondasi dari pembangunan daerah yang bermartabat.
Kesepakatan dan Jalan ke Depan.
MENJELANG sore, rapat ditutup dengan beberapa kesimpulan; Pertamina EP Rantau diminta memprioritaskan perbaikan jalan sekitar wilayah operasi sebagai program utama CSR 2025–2026.
