Oleh: Sulaiman Manaf
Empat pulau di Aceh Singkil diantaranya pulau Banyak, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Rencong tercatat dalam peta kolonial Hermann von Rosenberg tahun 1853.
Namun tiba-tiba, Mendagri Tito Karnavian menetapkannya masuk Sumatera Utara. Ini bukan soal batas administratif. Ini penghinaan terhadap identitas, sejarah, dan kehormatan rakyat Aceh.
Aceh bukan provinsi biasa. Kami pernah menyumbang emas dan doa untuk Republik, tapi kami dibalas dengan darah dan penderitaan. Kini, dengan manuver ini, ada pesan langsung dari pusat: Aceh tidak aman, Aceh selalu bisa dibuat gaduh, bahkan di era pemerintahan Prabowo, yang justru didukung kuat oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Mudah dicek: Aceh adalah salah satu basis dukungan kuat Prabowo, dan Muzakir adalah sekutunya. Namun, keputusan ini justru menciptakan retakan yang tajam, seolah menuding bahwa Prabowo gagal menjaga Aceh, dipastikan pasokan citra itu didampingi narasi “kondisi tidak aman”.
Akankah ini hanya kebijakan bodoh? Atau agenda terencana dari elite lama—yang melalui tangan Tito, generasi intelijen yang tahu cara mencipta teladan konflik kecil menjadi alasan untuk intervensi militer?
