Setelah tsunami 2004, MoU Helsinki memberi harapan. Tapi eksekusi kesepakatan lambat, relasi pusat–Aceh tetap timpang. Empat pulau ini jadi indikator apakah janji berubah jadi kenyataan, atau justru tetesan penghinaan tua yang dipoles ulang.
Ada Agenda di Balik?
Tito Karnavian bukan politisi biasa. Ia mantan Kapolri dan kepala anti-teror, yang sangat ahli menggunakan intelijen untuk membentuk opini.
Sebelumnya, ia menciptakan “citra terorisme” dan “radikalisme” atas nama keamanan nasional. Kini, ia membuat narasi baru: “Aceh tidak aman”. Cukup sedikit gesekan—isu pulau disentil, stagnasi publik, rakyat resah—maka pandemi narasi “Aceh bawah pengaruh ekstrem” bisa meluncur viral. Reaksi keras rakyat Aceh akan mudah dikategorikan sebagai “ancaman keamanan”.
Secara psikologis, ia melempar bara ke bahan bakar yang mengering. Aceh sudah menderita lalu ditenangkan dengan senyuman diplomasi—sekarang, luka lama dibuka lagi. Dan bila ujungnya adu domba, bukan seumpama, tapi kenyataan, maka status UNECE (negeri damai) akan dipertanyakan. Ini teknik yang biasa digunakan dalam operasi intelijen: ciptakan masalah, lalu kemudian tangani—dengan dalih “keamanan”.
Secara pers dan birokrasi, penanganan isu ini dilekatkan pada nama Tito: “Menteri dalam Negeri menuntaskan konflik Aceh”. Padahal, yang terjadi adalah misi stabilisasi politik—untuk membayangi popularitas Prabowo di daerah. Tito ingin narasi dikendalikan, bukan Pro-Aceh. Pola lama yang dipakai untuk membendung aspirasi rakyat.
