Oleh: Sulaiman
Di balik riuhnya kritik anggaran yang belakangan muncul, publik perlu bersikap lebih waspada. Tidak semua suara lantang lahir dari kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Dalam banyak kasus, kritik justru menjadi kemasan baru bagi kepentingan lama.
Ada udang di balik batu. Nama rakyat kerap dicatut, kepentingan publik dijadikan jargon, transparansi dielu-elukan, namun ujungnya tetap sama: fulus APBA. Narasi dibangun sedemikian rupa agar tampak bermoral, padahal substansinya adalah tekanan.
Fenomena ini bukan hal baru. Setiap kali ada kepentingan yang tidak terakomodasi—gagal masuk lingkar kekuasaan, tidak dilibatkan sebagai tim sukses, atau tak kebagian paket pekerjaan bernilai miliaran—maka kritik mendadak mengeras. Isu korupsi, KKN, dan ketertutupan anggaran disebar dengan nada tinggi, sering kali tanpa data yang memadai.
Yang menarik, ketika kepentingan itu terpenuhi, suara-suara kritis tersebut perlahan menghilang. Seolah masalah tata kelola tiba-tiba selesai. Pola ini terlalu berulang untuk disebut kebetulan.
Di tengah kondisi ini, muncul pula apa yang bisa disebut sebagai pengamat odong-odong—hadir tanpa rekam jejak, tanpa metodologi, namun penuh sensasi. Kritiknya dangkal, narasinya bombastis, tujuannya jelas: terkenal cepat dan diperhitungkan. Bukan untuk memperbaiki sistem, melainkan untuk menciptakan posisi tawar.
