Lebih ironis lagi, sebagian dari mereka hanyalah alat. Diperalat oleh oknum yang kecewa karena kepentingannya kandas. Kekecewaan pribadi disulap menjadi isu publik, lalu disebarkan melalui media yang dikelola sendiri atau jejaring yang sepenuhnya mereka kuasai. Kritik diproduksi dan dipantulkan dalam ruang gema yang sama, sehingga tampak seolah-olah mewakili suara rakyat banyak.
Inilah bentuk pemerasan narasi yang paling halus: tidak mengancam secara langsung, tetapi menciptakan tekanan melalui opini yang dibungkus moralitas. Jika tidak direspons, isu digoreng. Jika ditanggapi, tekanan dinaikkan. Semua bergerak dalam satu pola yang mudah dibaca.
Pengawasan anggaran sejatinya adalah kerja mulia. Ia menuntut konsistensi, data, dan integritas. Namun ketika kritik dijadikan alat tawar-menawar, maka pengawasan kehilangan etika dan berubah menjadi komoditas.
Aceh membutuhkan kritik yang jujur, bukan kritik yang bersyarat. Publik berhak tahu mana suara pengawasan yang tulus dan mana yang sekadar bunyi koin di balik narasi. Sebab kritik yang benar tidak berisik saat kepentingan gagal, dan tidak diam saat kepentingan tercapai.
Jika kritik hanya lantang ketika dompet belum terisi, maka yang dipersoalkan bukan anggaran—melainkan kekecewaan. ***
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
