Disebutkan pula bahwa komunikasi antara Satgas Galapana DPR RI dengan Menteri PUPR telah dilakukan dan pada prinsipnya memperoleh respons positif untuk mencari solusi terbaik bagi pembangunan ruas Jalan Nasional Aceh Tengah–Bener Meriah.
Di sisi lain, sebelumnya Wakil Ketua DPR Aceh, Salihin, meminta Kementerian PUPR mencopot Plt. BPJN Aceh, Zulkarnaini. Permintaan tersebut, sebagaimana diberitakan salah satu media daring pada 1 Juli 2026, didasari penilaian bahwa yang bersangkutan dinilai kurang responsif terhadap percepatan pembangunan jalan nasional yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tengah Aceh.
Menyikapi adanya perbedaan pandangan tersebut, sejumlah pihak mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh daerah, pemerintah daerah, DPR RI, serta Kementerian PUPR untuk tetap mengedepankan semangat kebersamaan dalam mengawal pembangunan. Kritik dinilai tetap penting sebagai bentuk pengawasan publik, namun diharapkan disertai solusi yang membangun sehingga tidak menghambat proses percepatan pembangunan.
Sinergi antara pemerintah pusat, BPJN Aceh, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar pembangunan Jalan Nasional Aceh Tengah–Bener Meriah dapat segera diwujudkan. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk jangka panjang.(*)
