Isu-isu strategis seperti Qanun Bendera dan Lambang memerlukan solusi elegan yang menjaga marwah Aceh tanpa memutus komunikasi dengan pemerintah pusat. Begitu pula peran Lembaga Wali Nanggroe diharapkan bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga penguat adat, budaya, dan persatuan masyarakat.
“Aceh memiliki 26 kewenangan khusus, ini adalah modal besar untuk melangkah. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsolidasi elit, kekompakan politik lokal, dan tekad kuat menutup buku konflik masa lalu. Pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, pro-rakyat, dan berorientasi pada hasil akan membawa Aceh bergerak dari fase damai menuju fase sejahtera,” tegas Usman.
Rakyat Aceh, tambahnya, menaruh harapan besar pada kepemimpinan saat ini. Optimisme dan kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja nyata. Jika pemerintah Aceh mampu menjaga sinergi dengan pemerintah pusat sambil tetap berpihak kepada rakyat, maka cita-cita Aceh yang tegak, berdaulat di tanah sendiri, dan sejahtera untuk semua akan menjadi kenyataan.(Sayed Panton)
Halaman : 1 2
