Pertanyaan itu kembali mencuat setelah Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe menyampaikan sikap resmi terkait pengelolaan Blok Migas Andaman dan penerbitan izin usaha pertambangan di kawasan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.
“INI SOAL HAK DAN JANJI YANG BELUM TUNTAS”
PADA Kamis, 11 Juni 2026, Juru Bicara KPA Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami, menyampaikan pernyataan yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sejalan dengan semangat MoU Helsinki.
Menurut Umar, persoalan yang berkembang saat ini bukan semata-mata berkaitan dengan investasi atau eksploitasi sumber daya alam, melainkan menyangkut pelaksanaan hak-hak Aceh yang telah disepakati dalam proses perdamaian.
“Dua puluh satu tahun yang lalu, rakyat Aceh memilih meletakkan senjata bukan karena kalah, melainkan karena percaya pada sebuah kesepakatan. Pertanyaan yang kini muncul di tengah masyarakat adalah sejauh mana janji-janji itu telah dipenuhi,” kata Umar.
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh perlu diselesaikan melalui dialog dan penghormatan terhadap kesepakatan yang telah menjadi dasar perdamaian.
BLOK ANDAMAN DAN PERDEBATAN BAGI HASIL
SALAH satu isu utama yang disoroti KPA Luwa Nanggroe adalah pengelolaan Blok South Andaman yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian nasional dan internasional setelah ditemukannya cadangan gas bumi dalam jumlah besar.
