Catatan Redaksi; [TKD bukan hanya dana dari pusat, tapi jembatan kepercayaan antara rakyat dan negara. Jika jembatan itu retak, maka runtuhlah makna kehadiran negara di pelosok yang paling jauh sekalipun].
DI BALIK ANGKA-ANGKA anggaran dan tabel-tabel transfer fiskal dari Jakarta, ada denyut kehidupan yang sesungguhnya. Gaji guru di pedalaman, layanan kesehatan di puskesmas terpencil, hingga pembangunan jalan desa yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat.
Semua itu kini terancam terhenti seiring ancaman pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar 20–25 persen.
Bagi Aceh, ancaman ini bukan sekadar wacana birokrasi. Ia adalah alarm darurat fiskal yang mengguncang fondasi keuangan daerah.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tidak sedang memainkan drama politik ketika memperingatkan potensi gagal bayar gaji ribuan ASN.
Ia sedang menegaskan fakta: jika TKD benar-benar dipangkas, Aceh bisa tersedak di tengah jalan pembangunan.
Sebuah Ketergantungan yang Lahir dari Sistem
Bukan rahasia lagi bahwa Aceh, seperti banyak provinsi lain di luar Jawa, hidup dari aliran dana pusat.
Lebih dari 70 persen APBA bersumber dari transfer pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang kini juga makin menipis.
