Dan bagi masyarakat di akar rumput, dampaknya sederhana tapi nyata: layanan publik melemah, harga-harga naik, dan rasa percaya pada negara perlahan memudar.
Narasi “Kemandirian Daerah” yang Sering Salah Arah
Seringkali, pemotongan dana pusat dibungkus dengan narasi “daerah harus mandiri”. Namun realitasnya, kemandirian tidak bisa dipaksakan tanpa pondasi yang kuat.
PAD tidak tumbuh dari kehendak semata; ia membutuhkan basis ekonomi produktif — industri, investasi, dan iklim usaha yang kondusif. Sementara di banyak daerah, terutama di luar Jawa, akses terhadap sumber ekonomi nasional masih terbatas.
Mendorong kemandirian fiskal memang penting, tetapi bukan dengan melemahkan dukungan pusat, melainkan dengan memperkuat kapasitas daerah;
penyederhanaan regulasi, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta pemberian insentif bagi investasi yang berorientasi pada pemerataan.
Fiskal Bukan Sekadar Anggaran, Tapi Tanggung Jawab Keadilan
Peneliti dari Lembaga Emirates Development Research (EDR) Dr. Usman Lamreung, MSi. Menampar wajah negara dengan catatan hitam tata kelola pemerintahan yang tidak pro pada tenaga kerjanya. Kehadiran negara dalam hakikatnya, seperti fiskal adalah wajah keadilan negara.
“Anggaran bukan sekadar catatan angka, tetapi perwujudan nilai, artinya sejauh mana negara hadir untuk menjamin hak hidup warganya tanpa diskriminasi wilayah,” jelas Warek I Universitas Abulyatama ini.
Jika transfer ke daerah dianggap beban, maka yang sesungguhnya sedang dipertanyakan adalah komitmen negara terhadap cita-cita keadilan sosial.
