Dalam pertemuan dengan Pemerintah Pusat, pihaknya sudah meminta sikap tegas dari sejumlah lembaga pemerintahan soal gelaran Pilkada Aceh 2022.
“Kalau Pemilukada di Aceh 2024, tolong tegaskan tahun 2024. Jadi kami di Aceh tau mengambil sikap. Berarti 2022 sikap kami begini, dan berarti 2024 sikap kami begini. Jadi sampai sekarang belum ada sikap,” ujarnya.
Ketika ditanyakan kepastian kepada mereka, mereka pun tak berani juga menyatakan tidak ada Pilkada di Aceh 2022. Dan mereka juga tidak berani mengatakan di Aceh 2024, begitu sikap mereka.
Hentikan Tahapan Pilkada 2022
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihian Umum (KPU) Ilham Saputra meminta KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota di Aceh menghentikan tahapan Pilkada Aceh 2022 sampai ada putusan dari pemerintah pusat.
Ilham mengatakan penundaan tahapan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Menurutnya, penundaan Pilkada nantinya harus dibicarakan pemerintah pusat, DPR, dan penyelenggara pemilu.
“Masih ada perdebatan. Pemerintah tidak menganggap bahwa pelaksanaan 5 tahun Pilkada di Aceh sebagai kekhususan. Kalau kita baca putusan MK memang itu bukan kekhususan. Tapi berlaku khusus di Aceh. Ini masih perdebatan,” ujarnya.
