Disisi lain Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyebut rekening untuk gelaran Pilkada 2022 sudah disiapkan. Namun, pencairan anggaran pilkada untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) terhambat kode rekening yang masih ditahan Menteri Dalam Negeri.
Ketua Komisi I, DPRA M. Yunus mengatakan, dari hasil komunikasinya dengan Pemerintah Provinsi Aceh, anggaran Pilkada 2022 dinyatakan telah disiapkan di pos belanja tak terduga (BTT). Namun, Pemprov beralasan belum ada kode rekening dari Mendagri saat DPRA meminta agar anggaran itu dicairkan agar KIP Aceh bisa melakukan tahapan Pilkada 2022.
Hal itu pun, kata dia, dikeluhkan oleh KIP Aceh dalam pertemuan kedua pihak beberapa waktu lalu; “Kalau belum keluarnya kode rekening di Mendagri, mungkin dari Pemerintah Aceh belum bisa untuk membuat naskah hibah ataupun NPHD-nya kepada KIP,” ujarnya, dalam keterangannya pada wartawan.
Masih Yunus, saat bertemu dengan Dirjen Otda mengatakan; belum ada surat dari Pemerintah Aceh yang meminta tentang perubahan kode rekening untuk perubahan anggaran pilkada,” sambung Yunus.
Diketahui, Komisi I DPRA, Rabu, 10 Februari 2021 lalu, sempat bertemu pihak Kemendagri, KPU, Bawaslu, di Jakarta untuk membahas kesiapan Aceh menggelar Pilkada 2022.
