Suparmin: Managemen PT Simpang Kiri Jangan Zalimi Buruh Aceh

  • Bagikan

example banner

 249 total views,  2 views today

Padahal, Suparmin telah mendata, sebanyak 16 orang karyawan tetap PT. Simpang Kiri telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada tahun 2020 lalu.

Laporan | Syawaluddin

KUALASIMPANG (MA) – Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Buruh Mandiri, Suparmin menegaskan; Manajemen PT. Simpang Kiri jangan pernah zalimi kaum Buruh di Aceh.

Penegasan itu muncul saat manajemen PT. Simpang Kiri melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja tetapnya.

Namun pernyataan LSM Buruh Mandiri itu; dibantah oleh pihak manajemen PT. Simpang Kiri, “Kami tak pernah mem-PHK-kan pekerja,” Begitu jelas Andi, manajemen ISPO PT. Simpang Kiri beberapa waktu lalu pada mediaaceh.co.id.

Pun begitu, data-data LSM Buruh Mandiri menguatkan jika PT. Simpang Kiri melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, melalui tanya jawab pada buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sedangkan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Een Zul Hendri mengatakan, pihaknya sedang melakukan mediasi dengan manajemen PT. Simpang Kiri untuk menyelesaikan sengketa ketenaga kerjaan.

Bertolak belakang dengan pernyataan Andi dari manajemen PT. Simpang Kiri, bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja mereka. Upaya mengelabui pihak terkait dalam kasus ini.

Padahal, Suparmin telah mendata, sebanyak 16 orang karyawan tetap PT. Simpang Kiri telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada tahun 2020 lalu.

Malah, PHK sepihak itu dilakukan tanpa ada kesalahan, apalagi memperoleh pesangon jauh panggang dari api. Padahal sudah jelas harus melalui proses sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan hak-hak para pekerja, kasus sengketa kerja itu kini telah ditangani oleh LSM Buruh Mandiri atas kuasa yang diberikan oleh 16 orang eks karyawan yang merupakan penduduk Dusun Adil Makmur, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Setelah persoalan tuntutan pesangon bergulir hingga ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang dan diketahui pihak Polres setempat, belakangan mulai tercium aroma tidak sedap yang ditebarkan Managemen PT Simpang Kiri dalam penyelesaian kasus tersebut.

Bahkan aroma tak sedap itu kian menyeruak dan menyebar serta menjadi pembicaraan hangat didaerah itu.

Ada indikasi main belakang dalam penyelesaian kasus PHK. Soalnya pihak PT Simpang Kiri mulai berupaya menemui para korban PHK sepihak. Padahal perusahaan itu tahu kalau masalah dimaksud sudah dikuasakan kepada kami LSM Buruh Mandiri. Ini namanya tidak fair.

Menurut Suparmin, sejak Manager PT Simpang Kiri dan pihak eks pekerja yang didampingi Pimpinan serta pengurus LSM Buruh Mandiri dipertemukan oleh Dinas Tenagakerja Aceh Tamiang pada beberapa waktu lalu di aula kantor Disnakertrans guna penyelesaian kasus, hingga saat ini pihak perusahaan terkesan menghilang karena tidak memberikan jawaban apapun kepada LSM Buruh Mandiri atas hasil yang didapat pada mediasi itu.

“Endusan aroma tidak sedap itu semakin nyata ketika para eks pekerja yang masalahnya kita tangani itu diminta bertemu oleh pihak perusahaan dengan berkumpul dikediaman seorang mandor di dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun pada Jumat, 11 Juni 2021 lalu.

Upaya pertemuan tersebut ternyata mendapat sambutan penolakan dari 16 eks pekerja, ungkap Suparmin.

“Tak seorangpun dari sipemberi kuasa itu yang datang kerumah mantan mandornya. Artinya pertemuan dengan pihak perusahaan tidak jadi,” jelas Suparmin.

Meskipun demikian, pihak perusahaan tidak mati akal, terbukti dengan datangnya seseorang yang mengaku sebagai asisten kebun mendatangi seorang klien kami yang bernama Guswati dengan dalih meminta agar Guswati berkenan bekerja kembali. Kedatangan oknum asisten itu disambut suami Guswati,” ujarnya.

Ditambahkan, saat pekerja di PHK oleh perusahaan secara lisan, alasannya karena para pekerja tersebut sudah tua. Namun anehnya ketika para eks pekerja dimaksud mengungkap kasus PHK itu dan melaporkan kepada LSM Buruh Mandiri, pihak perusahaan malah meminta para korban untuk bekerja kembali.

“Maksudnya apa ini, mungkin kalau para korban PHK menerima tawaran kerja kembali, lalu pembayaran pesangon dapat terhindari oleh perusahsan. Apakah sampai sedemikian rupa sistem yang dibuat oleh perusahaan asing Evans Group di Aceh Tamiang ini,” papar Suparmun yang akrab disapa Parmin Gasak.

Parmin meminta agar pihak perusahaan PT Simpang Kiri tidak menjadi aktor yang memainkan peran penzaliman terhadap kaum buruh Aceh.

“16 orang ini kan sudah menguasakan masalahnya kepada kami, jadi selesaikanlah kasus itu melalui kami. Masa gitu aja harus diajari dulu,” sebutnya.

Diharapkan Disnakertrans Aceh Tamiang lebih peka dan lebih sensitif lagi dalam menyikapi persoalan ini. Agar penzaliman terhadap buruh di Bumi Muda Sedia, khusunya di bumi Aceh tidak semakin meluas dan menjadi-jadi.

“Karena tidak ada niat baik perusahaan untuk menyelesaikan kasus PHK terhadap 16 buruh Aceh Tamiang, maka kita akan lakukan upaya hukum secepatnya, dan melaporkan ke Kemenakertrans serta pihak terkait” tandasnya.

Selanjutnya jika pekan depan persoalan inibtidak tuntas, maka akan dipayakan melalui jalur hukum, karena ada indikasi pelanggaran tentang kejahatan ketenagakerjaan. [*]

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *