Pasal 15 ayat (2) butir (d) menyatakan Dewan Pers berfungsi “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan Masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”. Dewan Pers yang menerima pengaduan yang dianggap merugikan biasanya mengedepankan pemberian Hak Jawab apabila Pengadu dan Teradu sepakat.
Tetapi apabila ada salah satu pihak keberatan dan tidak bersedia hadir dalam proses mediasi, Dewan Pers memberi rekomendasi berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), agar Pengadu memberi hak jawab bila yang diadukan adalah karya jurnalistik yang sudah sesuai Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Bentuk hak jawab itu sendiri bentuknya tergantung kesepakatan antara Pengadu dan Teradu.
Pernah ada berupa pemberitaan eksklusif pihak yang merasa dirugikan, sehingga Pengadu dapat menjelaskan panjang lebar kegiatan dirinya atau lembaganya, untuk menunjukkan apa yang diberitakan dalam berita yang diadukan tidak sepenuhnya benar. Dengan car aini kedua pihak sama-sama puas dan yang penting penyelesaiannya sesuai dengan UU Pers.
Itulah sebenarnya tujuan dari lahirnya UU Pers saat reformasi, yakni memberi kebebasan pers untuk bekerja melayani masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara, tetapi sekaligus bersedia dikoreksi oleh mereka yang merasa dirugikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi. Kalaupun ujung-ujungnya ada sanksi pidana, maka itu dibatasi dengan denda maksimal Rp 500 juta, yang besarnya nanti ditetapkan hakim yang mengadili perkara.
