“SAYA kira hampir semua pakar hukum menyampaikan hal yang sama, tentang posisi UUPA. Baik kedudukan dan regulasi di dalamnya”.
Demikian disampaikan Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak di Aceh Tahun 2022 di ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh, Rabu kemarin.
Hadir dalam RDP tersebut Ketua Komisi I DPR Aceh Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh Drs. H. Taufik, MM dan Anggota Komisi I masing-masing drh. Nuraini Maida, Darwati A. Gani, Ir. H. Azhar Abdurrahman dan H. Ridwan Yunus, SH.
Dari Tim Pakar hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Prof. Dr. Jamaluddin, SH., M.Hum, selanjutnya dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala masing-masing Zainal Abidin, SH, M.Si dan Kurniawan, SH, M.Si serta Pengacara kondang Mukhlis Mukhtar, SH.
Dahlan menyebutkan, polemik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2022, butuh perbaikan dan memperkuat komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat.
“Kami kira ini hanya persoalan komunikasi saja dengan pemerintah pusat yang perlu diperkuat dan dikomunikasikan lagi,” ujarnya.
Tentang Pilkada Aceh 2022, kata Dahlan, sesuai yang disampaikan para pakar dalam rapat itu, bahwa tidak ada persoalan dan perbedaan pendapat dalam melaksakan Pilkada 2022.
Kemudian, Dahlan mengungkapkan rapat yang dilaksanakan bersama pakar hukum tersebut ialah untuk mendapatkan dukungan dan pandangan yang sama di Aceh terkait Pilkada 2022.
“Sengaja kami buat rapat ini, sebagaimana ke depan kami sangat mengarapkan dukungan dari guru kami terlebih dalam pandangan perspektif hukum, sehingga kita memilki pandangan yang sama di Aceh,” tukasnya.
Dari RDP tersebut disimpulkan bahwa Pilkada serentak di Aceh tahun 2022 sudah sesuai dengan aturan dan tidak perlu diperdebatkan lagi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah aturan hukum yang wajib dilaksanakan oleh setiap Lembaga Negara. (***)
===================================
DPRA: Hormati UU Nomor 11 Tahun 2006
Halaman : 1 2 Selanjutnya
