Jika fasilitas tersebut belum tersedia secara memadai, maka hunian sementara tidak akan benar-benar layak ditempati.
Karena itu, Usman menilai pengawasan terhadap proses pembangunan menjadi faktor krusial. Tanpa pengawasan yang ketat, target pengisian sebelum Lebaran berpotensi kembali meleset.
PENTINGNYA TRANSPARANSI PUBLIK
SELAIN percepatan pembangunan, transparansi informasi juga menjadi aspek penting yang disoroti.
Usman menilai pemerintah dan Satgas Rehab Rekon perlu membuka secara jelas progres pembangunan huntara kepada masyarakat.
Informasi mengenai jumlah unit yang telah selesai dibangun, lokasi hunian yang siap dihuni, hingga jadwal pemindahan penyintas seharusnya diumumkan secara terbuka.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama bagi para penyintas yang telah berbulan-bulan hidup dalam kondisi darurat.
“Penyintas membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan optimistis. Transparansi progres pembangunan sangat penting agar masyarakat dapat melihat sejauh mana janji itu benar-benar dikerjakan,” ujarnya.
MENJAGA MARTABAT PENYINTAS
BAGI Usman, percepatan pembangunan hunian sementara bukan sekadar soal mengejar target menjelang Lebaran. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menyangkut pemulihan martabat para penyintas.
