“Terkait persoalan ini LembAhtari juga pada tanggal 06 Agustus 2022, melaporkan melalui Surat No : 167/ L-LT/ VIII/ 22 ke Polda Provinsi Aceh, melalui Direktur Intelkam c/q Subdit Ekonomi. Dan kita juga sedang menunggu hasilnya,” jelas Sayed.
MEDAN | mediaaceh.co.id – Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) lapor ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) RI. Melalui Balai Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) wilayah Sumatera terkait tindak lanjut proses penegakan hukum alih pungsi kawasan hutan bakau (HP) menjadi perkebunan kelapa sawit di Pusung Kapal, Seruway, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Dalam suratnya nomor 200/ PL-LT/ XII/ 23 yang dilayangkan ke Dirjen PHLHK. Pada Jumat, 10 November 2023 Direktur LembAHtari. Sayed Zainal mengantarkan langsung Surat tersebut ke Direktorat Gakkum PLHK wilayah Sumatera di jalan Suka Eka nomor 9. Lingkungan XII STM, Medan Amplas.
Kedatangan Sayed ke Gakkum LHK Wilayah Sumatera tersebut, selain mengantarkan surat laporan, juga melakukan diskusi hukum menyangkut kejahatan lingkungan yang terjadi di Pemkab Aceh Tamiang.
Sayed dalam suratnya melaporkan hasil identifikasi pada bulan September 2021 lalu di Desa Pusong Kapal, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil temuan, pada tanggal 16 September 2021 secara resmi, telah dilaporkan melalui Surat Nomor 145/ L- LT/ IX/ 21 ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH Wilayah III, dengan Tembusan Kejaksaan Tinggi Aceh dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
