• Memperkuat BPMA sebagai Lembaga Independen
BPMA harus benar-benar diberdayakan sebagai regulator utama dalam sektor migas Aceh.
“Jangan sampai BPMA hanya menjadi perpanjangan tangan pusat. Gubernur harus memastikan bahwa BPMA memiliki kewenangan penuh, sesuai dengan amanat UUPA,” katanya.
• Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan
Sulaiman mengusulkan pembentukan Aceh Oil Watch, sebuah lembaga independen yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil untuk mengawasi pengelolaan migas di Aceh.
“Kita butuh pengawasan dari rakyat. Jika hanya pemerintah dan elite politik yang mengontrol, kita akan kembali ke pola lama yang penuh manipulasi,” katanya.
Aceh Tidak Boleh Menjadi Penonton di Tanah Sendiri
Sulaiman menegaskan bahwa sudah saatnya Aceh berdiri di atas kakinya sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Jika kita hanya bergantung pada dana otonomi khusus (Otsus) yang akan habis pada 2027, maka Aceh akan kehilangan momentum emas untuk menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Ia pun meminta Mualem untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya.
“Jika kita tidak mengambil langkah serius sekarang, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Aceh harus kembali berdaulat atas sumber daya alamnya,” pungkasnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
