Sulaiman menegaskan bahwa Aceh tidak boleh terus berada di bawah bayang-bayang Jakarta dalam pengelolaan migasnya. Ia meminta Gubernur Aceh, Tgk H Muzakir Manaf, untuk segera mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:
• Memperkuat Qanun Aceh tentang Pengelolaan Migas
Saat ini, Aceh telah memiliki Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Namun, implementasi qanun ini masih lemah.
“Qanun ini harus diperkuat dengan peraturan turunan yang lebih tegas, termasuk sanksi bagi perusahaan migas yang tidak melibatkan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) secara penuh,” tegasnya.
• Mendesak Pemerintah Pusat untuk Mematuhi UUPA
Pemerintah Aceh harus bersikap lebih tegas dalam menagih hak-haknya kepada pemerintah pusat.
“Aceh tidak boleh tunduk pada kebijakan pusat yang merugikan. Kita harus berani menuntut 70% hasil migas seperti yang dijanjikan dalam MoU Helsinki,” ujar Sulaiman.
• Transparansi dan Audit terhadap Perusahaan Migas di Aceh
Sulaiman meminta agar Pemerintah Aceh bekerja sama dengan BPK dan KPK untuk mengaudit seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Aceh.
“Harus ada keterbukaan dalam kontrak dan aliran dana. Jika ada indikasi permainan mafia, kita harus segera bertindak,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
