BANDA ACEH | MA – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh harus mengambil sikap tegas terhadap praktik mafia migas yang telah lama menggerogoti hak-hak daerah.
Ia meminta Gubernur Aceh, Tgk H Muzakir Manaf (Mualem), untuk tidak tinggal diam dan memastikan hak Aceh atas sumber daya alamnya benar-benar terlindungi.
“Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan ini bukan sekadar retorika politik. Ada MoU Helsinki, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta Qanun Aceh yang harus ditegakkan. Jika kita tidak bersikap tegas, maka kita hanya akan menjadi penonton di tanah sendiri,” ujar Sulaiman Manaf dalam keterangannya, Senin (09/03/2025).
Sejarah mencatat, industri migas Indonesia, termasuk di Aceh, telah lama menjadi ladang empuk bagi praktik korupsi dan permainan mafia.
Sejak era nasionalisasi minyak pada 1957 hingga skandal Petral di 2015, transparansi di sektor ini masih menjadi utopia.
Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 dengan potensi kerugian negara Rp193,7 triliun.
“Bayangkan, angka ratusan triliun itu lebih besar dari APBD Aceh dalam 20 tahun terakhir. Jika dikelola dengan benar, migas bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Aceh, bukan justru menjadi bancakan elite tertentu,” kata Sulaiman.
