Secara administratif, permintaan tersebut memang tidak sepenuhnya keliru. Dalam perusahaan besar, terlebih BUMN, mekanisme koordinasi internal merupakan hal lazim.
Tidak semua staf lapangan memiliki kewenangan memberikan pernyataan kepada media, apalagi menyangkut proyek pemerintah dan penggunaan anggaran negara.
Namun persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya prosedur internal perusahaan. Persoalannya adalah soal proporsionalitas sikap terhadap kebutuhan informasi publik.
Yang ditanyakan awak media saat itu bukanlah dokumen kontrak, rincian administrasi perusahaan, gambar teknis proyek, ataupun data internal yang bersifat rahasia. Pertanyaan yang diajukan justru sangat mendasar dan sederhana:
• apakah anggaran proyek telah dicairkan kepada kontraktor pelaksana;
• dan bagaimana mekanisme penyelesaian pembayaran terhadap mandor lokal yang mengaku belum menerima hak mereka.
Dua pertanyaan itu sejatinya dapat dijawab secara singkat tanpa harus membuka dokumen internal perusahaan. Jawaban seperti “sudah”, “belum”, “masih proses”, atau “akan dijelaskan kemudian secara resmi” sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan itikad kooperatif kepada publik.
Karena itu, ketika pertanyaan dasar semacam itu justru dihadapi dengan prosedur berlapis tanpa kepastian waktu penjelasan, publik wajar mempertanyakan mengapa perusahaan tampak begitu defensif terhadap konfirmasi sederhana.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
