NAGAN RAYA | MA — Yayasan APEL Green Aceh mengadukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, kepada Ombudsman Republik Indonesia.
Pengaduan bernomor 117/YAPEL/IX/2026 tersebut disampaikan pada 7 September 2026. APEL meminta Ombudsman memeriksa sejumlah dugaan, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, keberpihakan aparatur, diskriminasi, hingga dugaan pengondisian dukungan masyarakat yang disebut berkaitan dengan rencana pertambangan tembaga di kawasan tersebut.
Direktur Eksekutif Yayasan APEL Green Aceh, Syukur, pada media lewat siaran persnya, pada Senin, (14/9) menegaskan laporan itu bukan untuk meminta Ombudsman menentukan layak atau tidaknya kegiatan pertambangan.
Menurutnya, fokus pengaduan adalah memastikan apakah penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara netral, sesuai prosedur, serta tidak menggunakan pelayanan publik maupun fasilitas pemerintah untuk memengaruhi sikap masyarakat.
“Kami tidak meminta Ombudsman menilai layak atau tidaknya izin tambang. Yang kami minta diperiksa adalah bagaimana pemerintahan dijalankan di sekitarnya. Bantuan pemerintah adalah hak warga berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan alat untuk mengarahkan sikap warga terhadap suatu rencana usaha,” kata Syukur.
