APEL menegaskan seluruh informasi dalam pengaduan tersebut masih berupa dugaan yang harus diverifikasi.
Organisasi itu merujuk Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang mendefinisikan maladministrasi, antara lain, sebagai perbuatan melawan hukum, melampaui atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan pemberian wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin aparatur dihukum berdasarkan tuduhan. Kami justru meminta lembaga yang berwenang memeriksa secara objektif apakah dugaan itu benar atau tidak. Jika tidak terbukti, tentu harus dijelaskan. Tetapi jika terbukti, harus ada tindakan korektif,” ujar Rahmad.
Ia menegaskan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang berhak memiliki pandangan yang berbeda mengenai rencana pertambangan tanpa kehilangan hak atas pelayanan publik.
“Negara harus hadir sebagai pelayan semua warga, bukan sebagai pihak yang berpihak kepada salah satu kepentingan,” katanya.
APEL berharap pemeriksaan Ombudsman dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Beutong Ateuh Banggalang tetap berjalan berdasarkan hukum, prosedur, transparansi, dan prinsip nondiskriminasi.
