Menurut APEL, dukungan masyarakat yang digunakan dalam proses pemerintahan harus diberikan secara bebas, tanpa tekanan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengaduannya, APEL meminta Ombudsman RI tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan lapangan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
Sedikitnya enam permintaan disampaikan, yakni menerima dan meregistrasi pengaduan serta memeriksa pokok-pokok dugaan yang dilaporkan; melakukan pemeriksaan lapangan dan meminta keterangan warga serta para pihak; memeriksa dokumen resmi, termasuk SK pemberhentian aparatur gampong dan dokumen bantuan pemerintah.
Selanjutnya, Ombudsman diminta menelusuri dokumen dukungan masyarakat dan proses penggunaannya dalam administrasi terkait rencana pertambangan, memeriksa kemungkinan penggunaan kewenangan, fasilitas atau posisi aparatur untuk mengarahkan dukungan masyarakat, serta mendorong tindakan korektif atau memberikan rekomendasi apabila ditemukan maladministrasi.
APEL juga meminta Bupati Nagan Raya dan Camat Beutong Ateuh Banggalang meninjau proses pemberhentian aparatur yang dipersoalkan, memastikan pelayanan pemerintah tidak diskriminatif, dan menjaga netralitas aparatur.
