Salah satu persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan pemberhentian aparatur gampong.
Pada 5 Juni 2026, Keuchik Gampong Babah Suak menerbitkan SK Nomor 141/90/BBS/KPTS/2026 tentang pemberhentian dengan hormat seorang aparatur gampong.
Menurut keterangan yang diterima APEL, aparatur tersebut menduga pemberhentian berkaitan dengan keterlibatannya dalam kegiatan masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan.
APEL juga menerima informasi mengenai dua kepala dusun lainnya di kawasan tersebut yang disebut turut diberhentikan setelah aktif dalam kegiatan penolakan tambang.
Namun, APEL tidak menyimpulkan bahwa pemberhentian tersebut pasti merupakan bentuk pembalasan atas sikap warga.
Organisasi tersebut justru meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan apakah proses pemberhentian telah sesuai kewenangan dan prosedur, termasuk alasan pemberhentian serta kemungkinan adanya hubungan dengan aktivitas warga dalam menyampaikan aspirasi.
APEL juga melaporkan dugaan penggunaan akses terhadap bantuan pemerintah untuk memengaruhi sikap masyarakat.
Sejumlah warga, menurut keterangan yang dihimpun APEL, mengaku pernah mendapatkan peringatan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun program bantuan pembangunan rumah dapat dihentikan apabila mereka tidak memberikan dukungan terhadap rencana pertambangan.
