“Dan dari Rapat RDP tersebut, terungkap PT. Semadam ada lokasi HGU yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sejak tahun 1992 di kuasa perusahaan tersebut dan ditanami Karet. Pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga. Sampai hari ini terus berjalan.
F-CSR menemukan Indikasi dan Dugaan bahwa; ada bagian lokasi HGU berada di luar lokasi HGU yang sebenarnya.
Yang menjadi pertanyaan FW-AMPK dan F-CSR Aceh Tamiang, pihak manajemen PT. Semadam tidak mau terbuka dan transparan apalagi itu, mereka tidak mau menunjukkan Peta Lokasi HGU.
Manajemen PT. Semadam hanya menyampaikan secara lisan melalui legalnya, Bahwa Luas HGU PT. Semadam hanya 347,8 hektar dan sudah diperpanjang pada 31 Desember 2020. Berdasarkan SK HGU nomor 14/HGU/BPN/1990 anggal 01 April 1990, Sertifikat HGU nomor U79, 17 Juli 1990.
“Apalagi secara nyata-nyata PT Semadam, di Alur Mentawak, sejak terbit Izin HGU baru tahun 2020, sama sekali tidak memihak kepada Kepentingan Pembangunan Kebun Plasma. Indikasinya yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2012 Tentang Perkebunan dalam pasal 14 sampai dengan 16 ayat (2) tentang Kemitraan,” beber Sayed.
Dikatakan bahwa; Plasma merupakan seharusnya yang diatur oleh undang-undang dan turunannya qanun untuk membangun Kebun Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Lokasi perkebunan dan Qanun Aceh Tamiang nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, dalam pasal 27 ayat 1 sampai dengan 6 dan dalam pasal 28.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
