Qanun ini, memiliki pasal dan Unsur Pidananya, bagi Perusahaan Perkebunan yang membandel tidak mau menjalankan amanah yang merupakan kewajiban.
Apalagi itu, Kewajiban Plasma telah tertuang juga dalam Permentan RI No 98/Permentan/OT.140/9/2013 kaitan Pedoman Perizinan Perkebunan serta Permentan RI nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Perkebunan Masyarakat Sekitar.
“F-CSR beri saran dan mendesak Bupati Aceh Tamiang, segera membentuk tim untuk meninjau dan mengukur ulang Lokasi HGU PT. Semadam di afdeling 3 dusun 3 Desa Alur Mentawak.
Sebab diduga ada kelebihan mencapai 88,2 hektar dan atau mencapai 109 hektar, lokasinya diduga berada di luar lokasi HGU 347,8 hektar.
Patut diduga, sepertinya ada hal yang sengaja disembunyikan data tersebut, itu berpotensi dapat merugikan Negara, apalagi berkorelasi dengan data Pembayaran PBB Perusahaan Perkebunan.
“Kami menyesalkan sikap PT. Semadam, sebab sama sekali tidak melaksanakan Pembangunan Kebun Plasma di desa Alur pasca terbitnya HGU baru, urusan Calon Penerima Pemilik Lahan (CPCL) yang dikatakan oleh Legal Perusahaan ada kepada Kelompok Tani mana? Patut kita pertanyaan, juga Kewajiban tanggung Jawab Sosial PT. Semadam sangat Prihatin untuk Desa Alur Mentawak,” beber Sayed
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
