Dalam kerangka etika lingkungan, filsuf Hans Jonas melalui gagasan The Imperative of Responsibility menegaskan bahwa dalam era modern manusia harus bertindak seolah-olah konsekuensi tindakannya akan menentukan kelangsungan hidup umat manusia. Dengan demikian, sikap abai terhadap kerusakan hutan dan ekosistem bukan hanya pengkhianatan terhadap masyarakat hari ini, tetapi juga kejahatan moral terhadap generasi mendatang yang akan menanggung dampaknya.
Banjir bandang dan longsor yang melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh sejatinya merupakan manifestasi ekologis dari ketimpangan struktural dan ketamakan ekonomi. Konflik sumber daya alam yang muncul kemudian bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan kekuasaan, akses, dan ketidakadilan distribusi. Ketika masyarakat adat dan lokal hanya dijadikan tameng legalitas oleh para pemodal, yang terjadi adalah ekstraksi tanpa partisipasi dan eksploitasi tanpa kompensasi yang adil.
Sudah saatnya dibangun kesadaran kolektif bahwa hutan bukanlah ruang kosong yang bebas dieksploitasi, melainkan entitas hidup yang menopang keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat harus kembali pada prinsip kearifan lokal yang menjunjung tinggi harmoni antara manusia dan alam. Sebab, sebagaimana diingatkan Mahatma Gandhi, “Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan setiap manusia.”
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
