Bagi investor, pertanyaan mendasar belum terjawab: apa konsep nyata kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang? Infrastruktur terpadu seperti apa yang siap digunakan? Berapa lama modal kembali? Selama jawaban-jawaban ini kabur, wajar jika modal asing memilih menunggu. Bahkan rencana Mubadala membangun shorebase migas di Sabang hanya akan menjadi angin lalu jika manajemen BPKS tidak solid dan gagal membangun trust.
Masalah terbesar BPKS justru ada di dalam tubuhnya sendiri: manajemen yang tidak berkesinambungan. Setiap pergantian pimpinan berarti mengganti sistem, struktur, personel, bahkan merekrut SDM yang minim pemahaman tentang kawasan pelabuhan bebas. Hasilnya, kebijakan tambal sulam yang memutus kesinambungan program. Lebih parah lagi, intrik internal mantan pejabat yang tetap berusaha mempengaruhi kebijakan demi posisi, terus menggerus fokus kelembagaan.
Kesalahan kerangka pikir (logical framework) juga jelas terlihat. Pembangunan sarana-prasarana dilakukan tanpa strategi matang, sehingga output tidak sejalan dengan tujuan. Beberapa proyek besar justru menjadi aset tak berguna, membebani negara, dan membuka celah korupsi.
Di titik ini, Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh, Mualem, harus mengambil langkah tegas. Evaluasi menyeluruh tidak bisa ditunda: dari audit aset fungsional dan terbengkalai, pengukuran kinerja BPKS sebagai BLU, hingga pembenahan total tata kelola internal. Tanpa perombakan mendasar, BPKS akan terus berjalan di tempat, membangun retorika, tapi gagal memberi manfaat nyata bagi Sabang, Pulo Aceh, dan Aceh secara keseluruhan.(*)
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
