Dua Puluh Lima Tahun BPKS Sabang, Apa Manfaat Bagi Aceh?

Senin, 25 Agustus 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bagi investor, pertanyaan mendasar belum terjawab: apa konsep nyata kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang? Infrastruktur terpadu seperti apa yang siap digunakan? Berapa lama modal kembali? Selama jawaban-jawaban ini kabur, wajar jika modal asing memilih menunggu. Bahkan rencana Mubadala membangun shorebase migas di Sabang hanya akan menjadi angin lalu jika manajemen BPKS tidak solid dan gagal membangun trust.

BACA JUGA...  Di Bawah Bayang Disrupsi Digital, Pers Tetap Menjadi Ruang Verifikasi Publik

Masalah terbesar BPKS justru ada di dalam tubuhnya sendiri: manajemen yang tidak berkesinambungan. Setiap pergantian pimpinan berarti mengganti sistem, struktur, personel, bahkan merekrut SDM yang minim pemahaman tentang kawasan pelabuhan bebas. Hasilnya, kebijakan tambal sulam yang memutus kesinambungan program. Lebih parah lagi, intrik internal mantan pejabat yang tetap berusaha mempengaruhi kebijakan demi posisi, terus menggerus fokus kelembagaan.

BACA JUGA...  Olahraga Kriket Yang Terlupa Dan Prestasinya

Kesalahan kerangka pikir (logical framework) juga jelas terlihat. Pembangunan sarana-prasarana dilakukan tanpa strategi matang, sehingga output tidak sejalan dengan tujuan. Beberapa proyek besar justru menjadi aset tak berguna, membebani negara, dan membuka celah korupsi.

Di titik ini, Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh, Mualem, harus mengambil langkah tegas. Evaluasi menyeluruh tidak bisa ditunda: dari audit aset fungsional dan terbengkalai, pengukuran kinerja BPKS sebagai BLU, hingga pembenahan total tata kelola internal. Tanpa perombakan mendasar, BPKS akan terus berjalan di tempat, membangun retorika, tapi gagal memberi manfaat nyata bagi Sabang, Pulo Aceh, dan Aceh secara keseluruhan.(*)

BACA JUGA...  Quo Vadis Implementasi Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah: Potensi dan Pembelajaran dari EITC di Amerika Serikat

Berita Terkait

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Dari Ruang Curhat
Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh
Aceh dan Generasi Kedua Perdamaian

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Selasa, 29 September 2026 - 17:56 WIB

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Selasa, 29 September 2026 - 17:40 WIB

Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal

Sabtu, 12 September 2026 - 09:38 WIB

Dari Ruang Curhat

Berita Terbaru

Ilustrasi

HUKOM

Lama Jadi Buronan Narkoba, Jokowi Ditangkap di Maros

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:49 WIB

PEMERINTAHAN

Faisal Bongkar Kekeliruan Narasi Sri Radjasa Soal Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:16 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP.,

PEMERINTAHAN

Harga Komputer Disorot TTI, Ini Penjelasan Disdik Aceh

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:54 WIB