Oleh: Awwaluddin Buselia
Dua puluh lima tahun bukan waktu yang singkat. Namun, perjalanan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) mengelola Sabang dan Pulo Aceh justru menunjukkan betapa visi besar pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang masih sebatas mimpi.
Tujuan awalnya jelas; mendorong ekspor dengan harga kompetitif, membuka lapangan kerja, menarik investasi asing, memperbesar modal dalam negeri, dan mendapatkan transfer teknologi untuk produksi berstandar internasional. Sayangnya, semua itu belum terlihat di lapangan.
Ironisnya, meski pemerintah telah memberikan insentif fiskal besar, pembebasan bea masuk, PPN, pajak barang mewah, hingga cukai, namun BPKS tetap gagal menjadikan Sabang magnet investasi. Idealnya, fasilitas ini menjadi “karpet merah” bagi investor. Faktanya, modal asing enggan masuk, anggaran BPKS terus menurun, dan banyak aset berakhir mangkrak. Yang tersisa hanyalah papan nama proyek, gedung kosong, dan dermaga yang lebih sering sepi daripada sibuk.
Dermaga pelabuhan dan unit pelayanan terpadu memang berdiri megah. Bahkan, ratusan MoU sudah diteken. Tetapi, di balik angka-angka itu, realitasnya pahit: investor tak kunjung merealisasikan komitmen modal. Skenario awal membangun pelabuhan besar diasumsikan akan memicu arus ekspor-impor. Kenyataannya, hanya impor yang masuk. Ekspor nihil. Kawasan industri yang diharapkan menjadi pusat produksi perikanan, perdagangan, dan transportasi laut tak pernah terbentuk. Hasilnya, dermaga yang megah itu justru menjadi monumen kegagalan perencanaan, dengan kapal yang bersandar hanya sesekali, itu pun membawa barang impor atau kapal pesiar.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
