Ia menilai, membawa-bawa embel-embel suruhan pimpinan daerah dalam proses pengambilan keputusan justru dapat merusak citra pemerintahan Aceh di mata publik.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Plt Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, dr. Hanif, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya dalam sidang PTUN Banda Aceh maupun polemik pengelolaan lahan parkir RSUDZA. (Tim)
