KANAL YANG TAK PERNAH TERWUJUD
SALAH satu bentuk paling nyata dari kegagalan kebijakan itu adalah mandeknya pembangunan kanal sungai simpang kanan dan simpang kiri. Gagasan ini, menurut Nasir, telah digulirkan hampir dua dekade lalu, namun tak pernah diwujudkan oleh Pemerintah Aceh.
Padahal, kanal memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sungai besar seperti Tamiang. Kanal dapat memecah tekanan aliran saat banjir, meluruskan alur sungai yang berbelok-belok, serta memperkecil pembentukan sedimentasi ekstrem.
Tanpa kanal, seluruh debit air terkonsentrasi pada satu jalur sungai yang kian dangkal. Tekanan meningkat, aliran melambat, dan sedimen terus mengendap. Kondisi ini menjadikan Sungai Tamiang seperti wadah penuh lumpur yang siap meluap kapan saja.
“Dua puluh tahun gagasan ini bergulir, tapi nol realisasi. Ini bukan sekadar keterlambatan, ini kegagalan,” kritik Nasir.
MUARA YANG MENJADI TITIK KRITIS
SELAIN kanal, Nasir menyoroti pentingnya pengerukan muara DAS Tamiang. Muara yang dangkal memperparah sedimentasi karena memperlambat aliran air ke laut.
Ketika air dari hulu tertahan di muara, tekanan balik terjadi dan sedimentasi di badan sungai meningkat.
Namun hingga kini, pengerukan muara belum menjadi kebijakan prioritas yang konsisten. Pemerintah dinilai lebih sering hadir setelah bencana terjadi, bukan sebelum kerusakan meluas. Akibatnya, siklus banjir dan sedimentasi terus berulang tanpa solusi mendasar.





