“Sedimentasi ekstrem di DAS Tamiang bukan lagi persoalan teknis semata. Ini adalah krisis ekologis dan kegagalan tata kelola wilayah yang berdampak langsung pada keselamatan warga, pertanian, dan keberlanjutan lingkungan hidup.”
[Muhammad Nasir, Koordinator Presidium KAHMI Aceh Tamiang]
SUNGAI Tamiang tidak pernah benar-benar tenang sejak banjir bandang 2006. Air memang surut, tetapi luka ekologis yang ditinggalkannya justru mengendap—perlahan, tebal, dan mematikan. Hampir dua puluh tahun berlalu, Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang terus mengalami pendangkalan ekstrem, alur sungai menyempit, dan daya tampung air semakin menurun.
Banjir yang datang kemudian bukan lagi kejutan, melainkan rutinitas bencana.
Di tengah situasi ini, kritik keras datang dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Tamiang. Koordinator Presidium, Muhammad Nasir, secara terbuka menyatakan bahwa Pemerintah Aceh telah gagal mengelola Sungai Tamiang secara strategi
Kegagalan itu, menurutnya, bukan sekadar soal teknis sungai, melainkan mencerminkan krisis tata kelola wilayah dan kelalaian kebijakan jangka panjang.
BANJIR 2006; TITIK BALIK YANG DIABAIKAN
MUHAMMAD NASIR mengingatkan, banjir bandang tahun 2006 seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Aceh. Peristiwa tersebut bukan hanya merusak permukiman dan lahan warga, tetapi juga memporak-porandakan struktur ekologis DAS Tamiang.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
